jejakcerita.com – Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, mengklarifikasi bahwa keputusan partainya untuk tidak menempatkan kader di kabinet Prabowo tidak terkait dengan kekecewaan atas jatah menteri. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 18 Oktober 2024. Taufik menegaskan bahwa anggapan bahwa NasDem merasa kecewa karena tidak mendapatkan posisi di kabinet adalah keliru. Ia menyebutkan bahwa sejak awal, NasDem tidak pernah meminta jatah menteri kepada Prabowo.
” Baca Juga: Kesuksesan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 “
Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak mencalonkan kader di kabinet telah berulang kali dinyatakan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Taufik menyampaikan bahwa sikap ini pertama kali diungkapkan oleh Surya Paloh saat bertemu Prabowo di kediamannya pada 15 Agustus 2024. Pertemuan tersebut menjadi momen penting di mana NasDem menyatakan komitmennya untuk tidak terlibat dalam pembagian kekuasaan di kabinet. Hal ini bahkan ditegaskan kembali dalam beberapa pertemuan setelahnya. Prabowo sendiri pada 16 Agustus 2024 sempat menyebutkan bahwa ada partai yang tidak meminta jatah menteri, yang secara tidak langsung merujuk kepada NasDem.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, juga menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menempatkan kader di kabinet Prabowo dipicu oleh etika dan rasa tahu diri. NasDem, yang tidak menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran sejak awal Pilpres 2024. Merasa perlu untuk memberikan kesempatan kepada partai-partai koalisi pendukung utama Prabowo untuk mengisi komposisi di kabinet. Dalam pandangan NasDem, keputusan ini merupakan bentuk penghormatan kepada mitra politik yang telah bersama sejak awal.
” Baca Juga: Sri Mulyani Belum Pastikan Kembali Menjadi Menteri Keuangan “
Saan menekankan bahwa langkah ini tidak hanya berlandaskan pada politik praktis, tetapi juga pada prinsip etika. Meskipun NasDem akhirnya mendukung Prabowo-Gibran setelah mereka dinyatakan memenangi Pilpres. Partai tersebut merasa bahwa partai-partai pendukung utama yang telah berada dalam koalisi sejak awal memiliki hak yang lebih besar untuk mendapatkan posisi di kabinet. NasDem memilih untuk memberikan ruang bagi partai-partai pendukung dalam pembagian posisi kementerian. Sebagai wujud dari kepantasan dan etika politik yang dijunjung oleh partai. Dengan demikian, keputusan ini menunjukkan bahwa NasDem berkomitmen untuk menjaga integritas dan etika dalam berpolitik. Meskipun dalam situasi yang sangat kompetitif.
