Jejak cerita – KPK geledah kantor wali kota Semarang yang menjadi sebuah gebrakan, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Ita. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan terkait kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, termasuk nama yang terafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Meskipun PDIP menyatakan menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK, partai berlambang banteng ini secara tegas menyoroti urgensi dari langkah tersebut. Chico Hakim, Juru Bicara PDIP, menegaskan bahwa ada banyak kasus lain yang belum terselesaikan, membuatnya mempertanyakan mengapa KPK memilih untuk mengusut kasus yang melibatkan Mbak Ita saat ini.
”Baca juga: Muhaimin Syarif Di Tangkap Di Banten Oleh KPK“
Menurut Chico, sulit untuk tidak melihat dimensi politik yang mungkin terlibat dalam pengusutan ini, terutama menjelang Pilkada serentak 2024. Ia mengungkapkan kebingungannya mengenai prioritas KPK dalam menangani kasus ini. Dibandingkan dengan kasus besar lainnya seperti korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga ratusan triliun.
Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, juga menyoroti hal serupa. Ia mempertanyakan urgensi dari penyidikan terhadap Mbak Ita di tengah banyaknya kasus besar lain yang masih mengendap dan belum ditangani sepenuhnya oleh KPK. Deddy menyoroti bahwa ada nuansa politisasi yang kuat dalam kasus ini, terutama jika dilihat dari waktu dan konteks pelaksanaan pengusutan.
Tessa Mahardhika, Juru Bicara KPK, menanggapi tudingan politisasi dengan menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh KPK didasarkan sepenuhnya pada kerangka hukum. Tessa menekankan bahwa kegiatan penyidikan yang dilakukan di Semarang tidak memiliki motif politik apapun. Melainkan berdasarkan bukti-bukti awal yang telah ada.
”Simak juga: Kontroversial Kasus Kusnadi, KPK dan Ancaman yang Dituduhkan“
Dalam konteks kasus yang tengah diusut oleh KPK di Semarang, terdapat beberapa perkara yang mencuat:
Kontroversi seputar penggeledahan kantor Wali Kota Semarang oleh KPK mengundang perdebatan. Baik dari pihak PDIP yang menyoroti urgensi dan dugaan politisasi. Maupun dari KPK yang menegaskan bahwa langkah-langkah mereka murni berdasarkan aspek hukum. Sementara itu, masyarakat pun terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan cermat, menunggu hasil penyidikan lebih lanjut dari lembaga antirasuah tersebut.
