Jejak cerita – Kasus Korupsi yang terkait langsung dengan Presiden Joko Widodo sedang di selidiki KPK terkait proses pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19 yang terkait langsung dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memeriksa dugaan korupsi yang melibatkan proyek bansos presiden pada tahun 2020.
Penyidik KPK memanggil Noor Rachmat, Kepala Divisi Hukum di PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Indonesia, untuk dimintai keterangan terkait dokumen email tersebut. BGR sendiri pernah terlibat dalam kasus bansos sebelumnya, terkait Program Keluarga Harapan (PKH).
“Baca juga: Muhaimin Syarif Di Tangkap Di Banten Oleh KPK”
Pada tahap-tahap penyaluran bansos Covid-19, yang mencakup tahap tiga, lima, dan enam, total enam juta paket sembako diduga dikorupsi. Modus operandi yang digunakan adalah pengurangan kualitas bansos sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.
Proyek bansos presiden untuk tiga tahap tersebut memiliki nilai kontrak hampir mencapai Rp900 miliar. Namun, KPK memperkirakan potensi kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp250 miliar.
Kasus Juliari Peter Batubara dan Ivo Wongkaren
Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tahun 2020 yang menyeret Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial, dan Ivo Wongkaren sebagai salah satu tersangka utama. Juliari Peter Batubara telah divonis dan saat ini menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin.
Ivo Wongkaren terlibat dalam distribusi Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kemensos, yang juga menyeretnya dalam kasus bansos presiden. PT Anomali Lumbung Artha (ALA), perusahaan yang terlibat, memiliki peran signifikan dalam proyek bansos ini, seperti yang diungkapkan dalam dakwaan jaksa KPK.
“Simak juga: Kontroversial Kasus Kusnadi, KPK dan Ancaman yang Dituduhkan”
Sebagai hasil dari keterlibatannya dalam kasus distribusi bansos, Ivo Wongkaren telah divonis dengan hukuman penjara 13 tahun, denda sejumlah besar, dan kewajiban untuk membayar uang pengganti yang signifikan.
Kasus korupsi bansos Covid-19 ini menunjukkan upaya keras KPK dalam mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara. Penyelidikan terhadap dokumen email dari Presiden Jokowi menjadi langkah krusial dalam memperjelas dinamika serta pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini. Diharapkan, tindakan hukum yang tegas dapat menegaskan komitmen untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
